Dalam waktu dekat, BLH berjanji akan melakukan pengecekan secara langsung lokasi terumbu karang. “Kondisi terakhir ini kita belum tahu, tapi dalam waktu dekat akan kita lihat apa saja yang menjadi sendimentasi dan akan kita data faktor-faktor kerusakannya,” ujar Kepala BLH, Drs H Syarumsyah Setya MSi di balaikota, kemarin (10/11).

Syahrum menjelaskan, pengawasan terhadap perkembangan terumbu karang buatan di kawasan Teritip dilakukan secara periodik. BLH memiliki tim diving (penyelam) yang melakukan pengecekan selama enam bulan sekali. Sementara ini, berdasarkan data yang dimiliki BLH perkembangan terumbu karang buatan terbilang cukup bagus.

Jika dipersentasekan, saat awal terumbu karang buatan ditenggelamkan sejak tiga tahun lalu, tepatnya November 2006 sudah mencapai 50 persen lebih. “Sepengtahuan kami terumbu karang buatan itu sudah berkembang dengan baik, mungkin sudah mencapai 50 persen lebih perkembangannya. Ada tim diving yang mengecek setiap enam bulan sekali, kondisinya sudah banyak ditempati ikan-ikan dan biota laut lainnya,” terang Syahrum.

Hanya saja, sambung dia, kerusakan terumbu karang dapat terjadi begitu cepat dengan adanya beberapa faktor. Untuk itu pihaknya akan melakukan pengecekan ulang, guna memastikan jenis dan seberapa besar kerusakan terumbu karang. Apabila ada kerusakan, pihaknya pasti akan melakukan rehabilitasi dengan skala prioritas, mengingat kemampuan anggaran yang cukup terbatas.

“Untuk daerah yang rusak akan kita perbaiki, nanti disesuaikan dengan kondisi kita juga. Kalau sudah bagus, mungkin akan kita coba di tempat lain yang cocok ditanami terumbu karang,” imbuhnya. Lebih lanjut dia memaparkan, ada tiga faktor yang mengakibatkan kerusakan ekosistem laut, yaitu pembangunan yang bersinggungan dengan laut, kegiatan nelayan yang tidak mempedulikan lingkungan dan adanya erosi dari darat.

“Adanya erosi lumpur dari darat juga dapat merusak ekosistem laut,” terangnya. Untuk diketahui, penempatan terumbu karang tersebut merupakan rangkaian dari program DPML (daerah perlindungan mangrove dan laut). Ada sekitar 24 hektare luas area laut yang akan dijadikan kawasan DPML, dan 52, 2 hektare untuk mangrove.

Sedikitnya ada 14 terumbu karang buatan yang ditempatkan di pesisir pantai Teritip itu, baik yang terdiri dari 12 karang berstruktur piramida dan 2 berstruktur tunggal. Kata Syahrum , sebenarnya pemkot sudah membuat program khusus untuk terumbu karang. Bahkan, pemkot juga tengah bekerjasama dengan Institut Pertanian Bogor (IPB) untuk pengembangan terumbu karang.

Hanya saja, program pengembangan terumbu karang sudah tidak lagi menjadi tanggung jawab BLH. Setelah dikeluarkannya Peraturan Pemerintah No 41 tahun 2007 (PP 41) tentang Kelembagaan Organisasi Perangkat Daerah. Kewenangan tersebut secara tidak langsung beralih ke Dinas Pertanian Kelautan dan Perikanan (DPKP) Pemkot Balikpapan.

“Cuma setelah ada PP 41 program ini tidak lagi menjadi kewenangan BLH, tapi Dinas Kelautan (DPKP, Red). Kalau dulu masih BLH yang jadi pilot poject-nya sekarang, jadi kita hanya mengawasi lingkungannya saja,” imbuh Syahrum.(die)