BALIKPAPAN  -  Menyikapi semakin parahnya kondisi kawasan mangrove dan terumbu karang di kawasan laut Teritip, Balikpapan Timur, LSM Pokja Pesisir dan Nelayan (Pokja PN) Balikpapan, meminta Pemkot Balikpapan untuk segera melakukan rehabilitasi dan pengembangan daerah perlindungan mangrove dan laut (DPML). Usulan tersebut disampaikan langsung kepada Wali Kota Balikpapan H Imdaad Hamid SE saat tatap muka di ruang kerjanya, baru-baru ini.

“Kita sudah bertemu dengan pak wali kota, kita meminta agar pemkot segera mengatasi kerusakan lingkungan yang berdampak pada kawasan mangrove dan terumbu karang di Teritip,” ujar Rudi Sanusi, Koordinator Program Pokja PN Balikpapan.

Dalam petermuan tersebut, hadir tiga pengurus LSM Pokja PN serta empat orang nelayan didampingi Kepala Badan Lingkungan Hidup (BLH) Pemkot Balikpapan, Drs H Syahrumsyah Setya. LSM yang selama ini fokus terhadap permasalah  berkaitan dengan nelayan dan sumberdaya pesisir dan laut tersebut, mengutarakan bahwa kondisi pesisir Teritip semakin kritis  akibat eksploitasi baik oleh masyarakat, swasta dan aktivitas pembangunan dan pengupasan lahan di bagian hulu.

“Dari sekitar 2.500 hektare kawasan mangrove di Balikpapan, hanya tinggal 175 hektare yang masih tersisa di kawasan pesisir Timur Balikpapan. Selain itu, terumbu karang juga tak luput dari kerusakan akibat tingginya sedimentasi akibat pembangunan di pesisir dan pengupasan lahan yang membabi buta di kawasan hulu,” terang Ketua Pokja PN Balikpapan, Ilham Jaya.

Selain itu, aktivitas penangkapan ikan yang menggunakan alat-alat non alami, seperti bom ikan, pukat, trawl juga semakin menambah parah kondisi ekosistem pesisir. Jaya menjelaskan, Pokja PN bekerjasama dengan Global Environment Facility (GEF) UNDP dalam melakukan beberapa upaya untuk memulihkan kondisi mangrove dan terumbu karang tersebut.

“Diantaranyamembuat tambak ramah lingkungan dengan sistem empang parit dan penempatan terumbu karang buatan dari ban bekas berstruktur kerucut pada lokasi terumbu karang yang rusak yang juga dibantu BLH,” terang Jaya.

Untuk itu, Pokja meminta Wali kota Imdaad terus berupaya melanjutkan upaya-upaya ini serta melakukan langkah nyata dan konkrit lainnya untuk menyelamatkan kawasan mangrove dan terumbu karang yang masih tersisa di kawasan timur Balikpapan. Sementara ini, total sudah ada sekitar 20 hektare lahan tambak yang ditanami mangrove sistem empang parit dan ada 25 terumbu karang buatan dari ban bekas berstruktur kerucut yang telah ditempatkan di kawasan perairan Teritip Laut.

“Ini sudah kita lakukan, tapi ini perlu dilakukan secara terus menerus. Kita butuh peran Pemkot Balikpapan untuk mendukung program ini,” kata Jaya.

Zakaria, salah seorang nelayan yang ikut serta dalam tatap muka ini juga menambahkan bahwa selain sangat krusial sebagai kawasan perlindungan bagi biota laut dan hewan-hwan yang dilindungi. Kawasan mangrove dan terumbu karang di Teritip ini, lanjutnya,  juga sangat potensial sebagai daerah ekowisata bahari yang akan membuka sumber pendapatan baru bagi nelayan setempat.

“Efek dari pemulihan kawasna ini sangat besar, selain menguntungkan nelayan dan kelsetarian lingkungan. Ini juga bermafaat bagi ekowisata bahari,” tuturnya.
Menanggapi pernyataan Pokja PN dan nelayan tersebut, Wali kota Imdaad  mengaku sangat mendukung upaya-upaya yang bertujuan untuk menyelamatkan lingkungan.Ttak terkecuali tanaman mangrove dan terumbu karang yang kondisinya dianggap semakin memprihatinkan. Oleh karena itu,  Imdaad mendukung adanya landasan hukum dalam bentuk peraturan wali kota untuk menyelamatkan kawasan mangrove dan terumbu karang yang ada di kawasan timur Balikpapan ini.

“Pada iantinya kita snagat medukung upaya-upaya penyelamatan lingkungan ini, termasuk soal aturan hukum soal itu,” kata Imdaad.

Meskipun demikian, kata Imdaad,  perlu dipersiapkan terlebih dahulu data-data pendukung dan pengkajian teknis agar prosesnya dapat berjalan dengan baik dan mendapat dukungan dari semua pemangku kepentingan.

Untuk membahas secara lebih rinci tindak lanjut dari upaya menyelamatkan kawasan mangrove dan terumbu karang ini. Pokja PN didukung oleh BLH berencana mengadakan lokakarya keberlanjutan program pemulihan dan penyelamatan kawasan mangrove dan terumbu karang ini pada awal Desember 2009 mendatang.

“ Pak wali kota  telah bersedia memfasilitasi kegiatan ini, mudah-mudahan dari kegiatan itu ada formula baru yang bisa dikembangkan dalam rangka penyelamatan lingkungan pesisir tersebut,” imbuh Jaya. (die-metrobalikpapan)