Kurang sebulan konferensi WOC-CTI berakhir, krisis Ambalat kembali mencuat, nelayan-nelayan tradisional masih terus sulit melaut, baik akibat gelombang tinggi maupun pembuangan limbah industri dan pertambangan yang tidak juga berhenti. Bahkan dalam 5 bulan terakhir, rata-rata 10 nelayan tradisional setiap bulannya ditangkap oleh petugas keamanan Malaysia. Tidak adanya kemajuan dalam penyelesaian sejumlah krisis tersebut, menegaskan wujud kegagalan diplomasi Pemerintah Indonesia selama WOC-CTI berlangsung.

Tema “Perubahan Iklim dan Laut” WOC-CTI tak membekas bagi kebaikan nelayan tradisional dan masyarakat yang tinggal di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Hal ini tampak pada aksi blokade menutup jalan pantai di Kelurahan Karangria oleh ratusan nelayan Pantai Karangria, Manado, Sulawesi Utara, pada Kamis (4/6) lalu. Mereka menolak pembangunan jalan pantai Boulevard II hingga kawasan Molas.

”Tak ada pembahasan dan hasil nyata yang ditawarkan pemerintah paska WOC-CTI untuk dimanfaatkan nelayan tradisional dan masyarakat yang tinggal di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, untuk beradaptasi dengan perubahan iklim. Sebaliknya, upaya memasifkan agenda liberalisasi sektor kelautan dan perikanan yang mengemuka,” ujar M. Riza Damanik, Sekjen KIARA.

Yang memalukan, kesepakatan WOC-CTI yang meniadakan keterlibatan nelayan tradisional dan masyarakat yang tinggal di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil ini diusung oleh Delegasi Indonesia (DELRI) dalam Bonn Climate Change Talk II, 2 – 13 Juni 2009. “Tegasnya, banyak persoalan esensial kelautan yang luput dari perbincangan utama, tak terkecuali sengketa wilayah di perbatasan seperti yang kini melibatkan Indonesia dan Malaysia di perairan Ambalat”, ujar Berry Nahdian Furqon, direktur eksekutif Nasonal Walhi.

“Penggalangan dukungan politis dari banyak negara untuk memasukkan agenda mitigasi dan adaptasi perubahan iklim melalui laut dan terumbu karang guna mendapat restu UNFCCC dan Climate Fund amat kentara dalam WOC-CTI. Justru, mengabaikan fakta-fakta pesisir dan laut, macam perluasan reklamasi di sepanjang pantai nusantara,” jelas Selamet Daroyni, Deputi Direktur Institut Hijau Indonesia.

Sebelum WOC-CTI, Aliansi Manado telah berulang kali mengingatkan pemerintah dan masyarakat luas. “WOC-CTI mengancam hak-hak konstitusi nelayan tradisional dan kedaulatan negara; membawa Indonesia ke arah perdagangan bebas konservasi yang mengancam keragaman hayati dan keselamatan masyarakat yang tinggal di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil; dan beresiko memperburuk krisis kelautan dan perikanan kita,” tambah Siti Maimunah, Koordinator Jaringan Advokasi Tambang.

“Nelayan tradisional meyakini kegiatan WOC-CTI bukanlah konferensi yang memikirkan dampak perubahan iklim terhadap nelayan tradisional, tetapi lebih sebagai upaya untuk menggantikan media laut sebagai aset masyarakat lokal, menjadi aset negara-negara industri, dan bahkan untuk diperdagangkan, ujar Dedy Ramanta, Sekretaris Nasional KNTI.

Aliansi Manado menyerukan Pemerintah RI segera mengembalikan dan mempertegas identitas Indonesia sebagai negara kelautan. Salah satunya dengan memastikan bahwa laut merupakan ruang hidup dan berjuang, bukan sebagai lokasi jarahan, tempat pembuangan limbah negara lain. Apalagi menebus dosa pencemar iklim negara-negara industri. Pemerintah harus segera meningkatkan jaminan keselamatan dan kesejahteraan nelayan tradisional dan masyarakat yang tinggal di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, menerapkan kebijakan ekonomi-politik yang menjamin mereka memperoleh rasa aman dari ancaman bencana perubahan iklim.

Aliansi Manado

Aliansi Manado adalah koalisi masyarakat sipil yang menaruh peduli terhadap keberlanjutan ekosistem laut dan ketersediaan sumber dayanya dalam menunjang keberlanjutan hidup umat manusia. Aliansi Manado terdiri dari KIARA, JATAM, WALHI, WALHI Sulawesi Utara, KELOLA, KPNNI, COMMIT, SEAFISH, Yayasan Suara Nurani, dan Ammalta.

Untuk informasi selengkapnya, silakan menghubungi:

M. Riza Damanik, Sekjen KIARA: 0818 773 515
Siti Maimunah, Koordinator JATAM: 0811 920 462
Berry Nahdian Furqan, Direktur Eksekutif Nasional WALHI: 0812 5110 979
Selamet Daroyni, Deputi Direktur Institut Hijau Indonesia: 0815 8419
Dedy Ramanta, Sekretaris Nasional Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia: 081314919254